Critical Review Jurnal ANALISA DAN KRITIK JURNAL PENELITIAN PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN (Hendra Putra Irawan, Aria Farahmita, Universitas Indonesia)

ANALISA DAN KRITIK JURNAL PENELITIAN

PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN DAN CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN

(Hendra Putra Irawan, Aria Farahmita, Universitas Indonesia)

Untuk Mata Kuliah Seminar Akutansi

Dosen Pengampu : RATIH QADARTI ANJILNI S.E,M.AK

Disusun Oleh:

ERIN FEBRIANI

OKTRI LALDI

PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAMULANG

2020

Abstract

Penelitian ini menyelidiki bagaimana tata kelola perusahaan yang mempengaruhi perilaku dan manajemen pajak berkontribusi literature tentang CG. Pertama, penelitian ini meneliti kompensasi dan direktur direksi kepemilikan, sebagai mekanisme CG suatu perusahaan, dalam mengelola pajak untuk meningkatkan kinerja. Kedua, sebagai sejauh yang kami tahu, ini adalah studi pertama diindonesia yang menyelidiki hubungan manajerial kompensasi untuk manajemen pajak. Studi ini menemukan bahwa kepemilikan direksi menunjukan signifikansi hubungan dalam mengurangi pembayaran pajak tunai. Namun, kompensasi direktur tidak mengahasilkan pajak yang lebih rendah dibayar dan tampaknya tidak menjadi mekanisme yang efektif untuk melibatkan manajemen pajak. Berlatih CG mekanisme pajak yang dibayar lebih rendah karena CG mendorong manajer untuk berbuat lebih banyak hati-hati dalam manajemen pajak.

Abstract

This study investigates how corporate governance influences tax management behavior and contributes the literature on CG. First, this study examines directors compensation and directors ownership, as CG mechanism of a firm, in managing taxes to increase performance. Second, as long as we know, this is the first study in Indonesia investigating the link between managerial compensation to tax management. This study finds that directors ownership exhibits a significance relationship in reducing cash tax paid. But, directors compensation does not result lower taxes paid and it is seems not an effective mechanism in engaging tax management. Practicing CG mechanism also can not result lower taxes paid because CG induces managers to be more carefully in tax management.

Keywords:

Cash ETR, Corporate governance, Director compensation, Director ownership, Management compensation, Managerial ownership, Tax management

BAB 1

PENDAHULUAN

Isu corporate governance (CG) di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka governance Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (Forum for Corporate Government in Indonesia, 2008). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dwitridinda (2007), mengutip Jamie Allan (Sekretaris Jenderal The Asian Corporate Governance Association), menyebutkan bahwa penerapan corporate governance di setiap negara dapat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara juga faktor internal perusahaan dalam hal jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur permodalan, manajemen serta sejarah perusahaan. Keberhasilan penerapan CG akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standard akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton et al., 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien.

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak. Scholes et al (2002), seperti dikutip oleh Phillips (2003), mendefinisikan perencanaan pajak efektif sebagai perencanaan pajak yang meminimalkan arus kas untuk pembayaran pajak perusahaan, mengharuskan manajer untuk memperkirakan manfaat dari keputusan mereka terhadap pembayaran pajak tersebut. Graham (2003) telah meneliti pengaruh pajak terhadap pilihan kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa cara pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, yaitu dalam hal kebijakan struktur modal, bentuk dan restrukturisasi organisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi, dan manajemen risiko.

Literatur mengenai pengaruh CG terhadap manajemen pajak telah banyak ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen corporate governance, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah value dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap tax planning perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan tax planning melalui GAAP effective tax rate. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunis (moral hazard). Untuk menjembatani konflik akibat masalah agensi tersebut dapat dikurangi, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Selain hal itu, penerapan CG yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan manajemen selaku pengelola operasional perusahaan. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemberian kompensasi yang tepat kepada manajemen dapat menjadi sebuah mekanisme penerapan CG yang baik.

Jensen dan Murphy (1990), seperti dikutip oleh Minnick dan Noga (2010), telah membuktikan pengaruh kompensasi terhadap kinerja perusahaan. Pemberian paket kompensasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah moral hazard manajemen. Rego dan Wilson (2009) juga menemukan hubungan yang positif antara level kompensasi dan tindakan pajak agresif perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh CG terhadap kebijakan tindakan penghindaran pajak yang berpihak kepada pemegang saham perusahaan. Mereka menemukan bahwa paket kompensasi atas manajemen menjadi faktor penentu signifikan atas tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan penerapan CG yang lemah. Lebih spesifik kepada manajemen pajak, Minnick dan Noga (2010) menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Pemberian tingkat kompensasi yang tinggi akan mendorong penurunan effective tax rates perusahaan. Armstrong et al. (2012) membuktikan hubungan negatif antara kompensasi yang diterima dengan rendahnya pajak perusahaan.

Penelitian ini ingin menganalisa pengaruh paket kompensasi direksi dan kepemilikan direksi, sebagai salah satu komponen CG, terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) dan Armstrong et al. (2012) untuk menemukan bukti bahwa kebijakan kompensasi, baik secara kas maupun saham, sebagai salah satu mekanisme CG internal dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) menggunakan komposisi direksi, entrenchment, kompensasi dewan, dan kompensasi eksekutif sebagai proksi atas mekanisme corporate governance perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan atas rentang waktu yang lama untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang mekanisme CG terhadap manajemen pajak perusahaan. Armstrong et al. (2012) menggunakan dua jenis proksi atas kompensasi eksekutif. Proksi pertama berupa total nilai kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun. Proksi kedua adalah compensation mix, yaitu rasio dari masing-masing komponen kompensasi eksekutif terhadap total kompensasi yang diterima. Penelitian ini dilakukan atas rentang waktu 5 tahun (2002 – 2006).

Berbeda dengan yang dilakukan Minnick dan Noga (2010), penelitian ini menggunakan proksi penerapan CG yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Mekanisme CG di Indonesia diukur menggunakan proksi skor CG perusahaan, paket kompensasi yang diterima oleh direksi perusahaan, dan persentase kepemilikan saham oleh direksi. Pengukuran paket kompensasi dalam penelitian ini akan menggunakan proksi total nilai kompensasi seperti yang dilakukan oleh Armstrong et al. (2012). Sampel penelitian merupakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dalam kurun periode 2004-2009. Kurun waktu tersebut dipilih untuk mendapatkan sampel yang cukup mengenai manajemen pajak.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai mekanisme CG di Indonesia, khususnya mengenai paket kompensasi yang diterima direksi dan kepemilikan saham oleh direksi, yang berhubungan dengan manajemen pajak perusahaan. Sepanjang pengetahuan penulis, masalah ini belum pernah diteliti di Indonesia. Penerapan mekanisme CG yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia diharapkan mampu menggambarkan pengaruh tersebut dan efisiensi pengelolaan pajak di Indonesia.

Critical Review :

Judul Penelitian yang di analisis untuk di review berjudul ” PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN “ yaitu jurnal penelitian karya dari Hendra Putra Irawan Universitas Indonesia. Alasan kami mengambil judul ini karena ingin menganalisa pengaruh paket kompensasi direksi dan kepemilikan direksi, sebagai salah satu komponen Corporate Governance terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan diindonesia.

  

BAB II

KAJIAN TEORI

Salah satu tujuan penerapan CG adalah untuk mengatasi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen. Sebagai hasil peningkatan kinerja manajemen tersebut dengan sendirinya kinerja

perusahaan juga akan meningkat.

Critical Review :

Teori siapa dan apa

Teori Agensi Menjelaskan secara komprehensif mengenai konflik kepentingan Antara manajemen selaku dan pemegang saham selaku pemilik/principal, yang biasa disebut sebagai masalah agensi.

Corporate Governance Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, piak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstrim lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Peneliti Terdahulu

Minnick dan Noga (2010) Mengartikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam janhka waktu yang panjang.

Christian (2008) Mengatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, Yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya.

Desai dan Dharmapala (2006)

·         Meneliti pengaruh tax sheltering dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer.

·         Dan menemukan bukti yang beda bahwa peningkatan kompensasi untuk manajer cenderung mengurai tingkat tax sheltering.

Sari (2010) Dalam penelitiannya menemukan pengaruh negative yang tidak signifikan atas penerapan CG terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakaan penulis adalahkuantitatifyaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

SUMBER DATA:

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang termasuk dalam kategori industri manufaktur berdasarkan indeks JASICA Bursa Efek Indonesia 2009 dan mengumpulkan data perusahaan tersebut dari tahun 2004 sampai 2009. Pengambilan sampel 6 tahun dikarenakan rentang waktu tersebut diyakini mampu menjelaskan pengelolaan manajemen pajak dalam perusahaan.

Kriteria pengambilan sampel dari data yang digunakan sebagai berikut:

a) Perusahaan dengan data yang lengkap dari tahun 2004 sampai 2009

b) Perusahaan yang mengungkapkan LK dengan mata uang Rupiah

c) Perusahaan yang memiliki data Governance Scorecard dari IICD dari tahun 2004 sampai 2009

d) Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0 dan 1

e) Perusahaan yang mengungkapkan data kompensasi dewan direksi

BAB IV

INTERPERTASI

Indonesia pernah menggalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Dengan dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governancediharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh penerapan mekanisme corporate governance terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, serta ingin mengungkapkan sejauh mana mekanisme corporate governance berupa kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Besaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembayaran pajak perusahan. Sehingga apabila dilihat sebagai suatu kesatuan manajemen pajak, pemberian tingkat kompensasi direksi yang ada di Indonesia tidak menyebabkan efisiensi manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi bukan carayang efektif untuk mendorong usaha manajemen pajak perusahaan. Karena terdapat cara yang lebih efektif yang memberikan pengaruh untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

Pengaruh kepemilikan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan sangat signifikan dan negatif. Kepemilikan saham oleh direksi mampu menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan eksekutif perusahaan. Sehingga hal ini mendorong para manajer melakukan upaya efisiensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini mengelola manajemen pajak dengan memperkecil pembayaran pajak perusahaan. Sehingga kepemilikan direksi lebih efektif untuk mendorong usaha manajemen pajak perusahaan.

Penerapan CG mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam terhadap pembayaran pajak pajak. Semakin tinggi skor CG yang diperoleh perusahaan, maka tingkat pembayaran pajak pun semakin tinggi. Skor CG menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan asas yang disusun oleh OECD. Sehingga penerapan CG dapat mencegah perusahaan melakukan tax avoidance yang berlebihan. Perusahaan lebih berhati-hati dalam pengelolaan manajemen pajaknya. Akibatnya usaha tersebut tidak dilakukan secara agresif. Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh atas pajak perusahaan. Sehingga manajemen tidak berfokus pada usaha minimalisasi pembayaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang kuat atas hubungan mekanisme corporate governance, termasuk paket kompensasi direksi terhadap manajemen pajak perusahaan. Walaupun tidak semua hasil menunjukkan arah yang sesuai dengan hipotesis, pengujian penelitian telah memberikan deskripsi bagaimana hubungan paket kompensasi terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Besarnya kompensasi direksi bukan merupakan hal yang efektif terhadap usaha mengurangi pajak perusahaan. Sementara, kepemilikan saham oleh direksi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap usaha mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Critical Review:

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran:

1.Terkait dengan Corporate Governance yang harus terus ditingkatkan guna untuk meningkatkan dan memajukan peringkat Corporate Governance Indonesia di mata dunia.

2. Bagi investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi.

Saran untuk peneliti selanjutnya:

1. Pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian kali ini dan lebih dikembangkan.

2. Untuk keakuratan data, disarankan menggunakan data sekunder yang telah tersedia dan terpublikasi.